pengertian pajak, sistem pajak dan Pengelompokan Pajak

November 18, 2018

Pengertian pajak

Pengertian pajak

Pengertian Pajak Menurut undang – undang no. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

 

Daftar Isi

1. Pengertian Pajak Menurut Para ahli

Pengertian Pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan):

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakoleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;

Pengertian Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964) dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S. H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Sistem Pemungutan pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

3. With Holding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalahs “Self Assessment System” .

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayarkan sendiri pajak terutangnya.

Wewenang besarnya pajak terutang juga berada pada Wajib Pajak sendiri dan secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak menentukan besarnya jumlah pajak terutang wajib pajak.

Peran DJP adalah mengawasi dan mengoreksi penghitungan pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak.

Selain itu fungsi pelayanan dan pembinaan juga tetap dilakukan oleh DJP berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak.

Oleh karena itu SPT menjadi sarana yang sangat penting dalam perpajakan.

Saat ini SPT sudah berkembang, tidak hanya disediakan dalam bentuk print out, SPT juga tersedia dalam bentuk formulir online atau e-SPT.

Untuk mengisi e-SPT kita perlu menginstall dulu aplikasinya dikomputer kita, aplikasi e-SPT ini bisa kita dapatkan melalui website resmi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diuji melalui SPT yang dilaporkannya.

Untuk itu Wajib Pajak dalam pelaporan SPTnya diharuskan mengisinya dengan benar, jelas dan lengkap.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak lancar tanpa ada hambatan atau penolakan, maka perlu memenuhi syarat berikut :

  1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
    Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan. Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak juga harus adil.Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesusikan dengan kemampuan masing-masing.Adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
  2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang ( Syarat Yuridis)
    Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan dengan semenah – menah.
  3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
    Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.
  4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
    Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
    Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan tidak berbelit – belit, hal ini akan mendorong para wajib pajak untuk membayar pajak.contohnya dengan adanya e-SPT sehingga proses pemungutan pajak lebih mudah dan cepat sehingga menguntungkan pemerintah dan juga perusahaan.
4. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Ilyas dan Burton (2007, 10) dibagi menjadi:

  1. Fungsi budgeter yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
  2. Fungsi regulerend / Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
  3. Fungsi Demokrasi merupakan salah satu fungsi penjelmaan atau wujud gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
  4. Fungsi redistribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
4. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokan menjadi 3 (Tiga) Kelompok :
a. Menurut Golongan
b. Menurut Sifatnya
c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Menurut Golongan

Menurut Golongan Pajak dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu :

  • Pajak langsung,
    Pengertian pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  • Pajak tidak langsung
    Pengertian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya Pajak dikelompokan menjadi 2(dua), yaitu :

  • Pajak subjektif
    Pengertian pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  • Pajak objektif
    Pengertian pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

Menurut pemungut dan pengelolanya pajak dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu :

  • Pajak Pusat
    Pengertian pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
    Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  • Pajak Daerah
    Pengertian pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
    Contoh :

    • Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaaan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaaan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
    • Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.
5. Daftar Pajak Di Indonesia

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Petambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

4. Bea Materai (BM)

5. Pajak Bumi dan Banugan (PBB) Sektor P3

6. Bea Keluar / Bea Masuk

7. Cukai

8. Pajak Propins

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok

9. Pajak Kabupaten

  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
  • Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Sumber :
Perpajakan  Isroah@uny.ac.id
Akuntansi Pajak Yayasan Widya Dewata
www.pajak.go.id
id.wikipedia.org

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *